Bebaskan : Ibu Prita Mulyasari…..

Dukung Ibu Prita Mulyasari…

Kita tularkan dukungan dan perjuangan ini kepada seluruh pengguna internet melalui pemasangan banner dan penyiaran pesan.

Hari ini Ibu Prita. Jika dibiarkan, esok adalah Anda. Padahal sebagai konsumen untuk produk dan layanan apa pun, Anda berhak bersuara..

Ayo dukung…….

Ibu dari dua balita itu dipenjara sejak Rabu 13 Mei lalu, terpisah dari si bungsu berusia setahun tiga bulan yang masih memerlukan ASI dan si sulung yang baru tiga tahun. Dia menjadi tersangka pencemaran nama baik. Hanya karena e-mail berisi keluhan tentang pelayanan rumah sakit.

Dalam batas kemampuannya, seorang ibu menyuarakan keluhannya dengan berbagi pengalaman melalui sarana yang dia pahami dan kuasai. Dia kirimkan e-mail kepada beberapa temannya. Sebuah bentuk komunikasi yang lazim di antara warga masyarakat modern. Kemudian e-mail itu menyebar.

Persoalan tak akan meluas jika pihak yang disebut dalam keluhan itu menyelesaikan persoalan secara bijak, dengan pendekatan yang manusiawi, kemudian mengumumkan bahwa persoalan telah diselesaikan bersama.

Akan tetapi yang terjadi adalah kriminalisasi. Ibu dari dua anak balita itu, namanya Prita Mulyasari, oleh pihak yang dia keluhkan, yakni Rumah Sakit Omni International, Alam Sutera, Tangerang, dihadapi melalui gugatan perdata dan sekaligus pidana. Selama proses persidangan, ibu itu dikurung dalam bui di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang, terpisah dari keluarganya, dari anak-anaknya.

Seorang ibu, yang juga konsumen, dihadapi sebuah korporat dengan segala kelebihan yang dimilikinya melalui pendekatan kekuasaan. Padahal dalam praktik bisnis yang sehat lagi santun, keluhan seperti itu seyogyanya diselesaikan melalui komunikasi. Ada penjelasan, ada proses saling mendengar, ada upaya untuk mendudukkan persoalan melalui pengertian bersama.

Cerita selengkapnya silakan Anda lihat dalam tautan. Persoalan kita sekarang ini adalah menghadapi kesewenang-wenangan sehingga secara bersama kita harus memperjuangkan kebebasan berpendapat.

Kita ketuk nurani para penegak hukum. Kita ingatkan bahwa rasa keadilan melekat pada semua hamba hukum yang bernurani. Lebih baik membebaskan orang yang (belum tentu) bersalah daripada menghukum orang yang tak bersalah.

Kita ingatkan RS Omni International, bahwa upaya penyelesaian seperti ini akan lebih layak jika ditempuh sebagai upaya terakhir setelah serangkaian komunikasi yang penuh pendekatan kemanusiaan telah buntu. Namun yang terjadi, seperti kita tahu, adalah gelar kuasa dalam posisi yang tak imbang.

Kita tularkan dukungan dan perjuangan ini kepada seluruh pengguna internet melalui pemasangan banner dan penyiaran pesan.

Hari ini Ibu Prita. Jika dibiarkan, esok adalah Anda. Padahal sebagai konsumen untuk produk dan layanan apa pun, Anda berhak bersuara.

http://ibuprita.suatuhari.com/

Dewan Pers: RS Omni Bisa Hambat Kebebasan Berpendapat Masyarakat
Nograhany Widhi K – detikNews

Jakarta – RS Omni Internasional yang menggugat Prita Mulyasari (32) hingga akhirnya ditahan dinilai bisa menghambat kebebasan berpendapat masyarakat. Padahal RS Omni sudah melakukan bantahan melalui milis dan beriklan di media.

“Kita harapakan RS Omni menyadari tindakannya, keterlaluan karena dia sudah menggunakan hak jawabnya. Seharusnya sudah selesai di situ,” ujar anggota Dewan Pers Abdullah Alamudi pada detikcom, Selasa (2/6/2009).

RS Omni juga seharusnya menyadari bahwa email yang ditulis Prita adalah alat informasi melakukan perbaikan ke dalam. Lagi pula apa yang disampaikan Prita adalah curhat kepada teman-temannya.

“Ini seperti mengirim SMS untuk teman-temannya tentang penderitaan yang dia alami. Lalu ada temannya mem-forward ke mana-mana, ke milis, dia dituduh melakukan pencemaran nama baik Pasal 27 UU ITE,” jelasnya.

Lebih lanjut, tindakan RS Omni ini bisa membungkam hak-hak masyarakat yang dilindungi Pasal 28 F UUD 1945.

“Ini bukan cuma masalah Prita, ini upaya membungkam hak masyarakat menyatakan pendapat dan hak itu dilindungi UUD 45 Pasal 28 F. Lagi pula RS Omni sudah menggunakan hak jawabnya melalui milis,” jelasnya.

(nwk/nrl)

Menulis di Internet Dipenjara
Tembus 10 Ribu Member, Facebooker Target Penangguhan Penahanan Prita
Nograhany Widhi K – detikNews

Jakarta – Kelompok ‘Dukungan bagi Ibu Prita Mulyasari‘ di Facebook menembus lebih 19 ribu anggota, jauh melebihi target, 7.500 anggota. Dengan banyaknya dukungan ini, facebooker mentargetkan setidaknya Prita mendapat penangguhan penahanan.

“Kita ingin menanggguhkan penahanan atau menganulir keputusan hakim. Ingin Bu Prita pulang dulu, sebisa mungkin. Kalau hasil terbaik ya menganulir putusan hakim, tapi minimal dia tidak ditahan,” tegas Enda Nasution, administrator kaukus ‘Dukungan bagi Ibu Prita Mulyasari’.

Enda yang dihubungi detikcom, Selasa (2/6/2009) berpendapat penahanan bagi Prita tidak masuk akal karena selaina ditahan, Prita dijerat dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), bukan dengan UU Perlindungan Konsumen.

Dedengkot blogger Indonesia ini juga menjelaskan, dengan dukungan sebesar itu, maka untuk melakukan sesuatu bagi Prita menjadi lebih mudah. Apalagi para anggota dukungan bisa dikontak melalui internet secara langsung.

“10 Ribu member bisa kita kontak lewat situs secara langsung jika ingin melakukan sesuatu. Entah bantuan materi atau immateri, tergantung apa langkah yang akan kita ambil selanjutnya,” jelas dia.

Hari ini, langkah para facebooker itu mulai dikonkretkan. Mereka akan mengadakan rapat menentukan langkah selanjutnya di kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pusat.

Penelusuran detikcom di Facebook hari Rabu (3/6/2009), kelompok yang dimotori Enda ini berhasil menggaet lebih dari 18 ribu pendukung. (nwk/nwk)

Menulis di Internet Dipenjara
Kriminolog: Prita Hanya Lakukan Kontrol Sosial, Tak Perlu Ditahan
Aprizal Rahmatullah – detikNews

Jakarta – Akibat perbuatannya yang mengirim email berisi keluhan pada sebuah rumah sakit, Prita Mulyasari (32) harus ditahan polisi akibat dugaan pencemaran nama baik. Kriminolog Universitas Indonesia (UI) Erlangga Masdiana menilai penahanan terhadap Prita sejauh ini tidak perlu dilakukan polisi.

“Mestinya tidak perlu ditahan kalau hanya seperti itu,” ujar Erlangga saat dihubungi detikcom, Rabu (3/6/2009).

Menurut Erlangga, apa yang disampaikan oleh Prita merupakan salah satu bagian dari kontrol sosial masyarakat. Dalam kasus ini, polisi seharusnya bisa lebih bijak bersikap kepada Prita.

“Ia hanya melakukan kontrol sosial kok. Polisi memang punya diskresi (wewenang), konteks penahanan harus disertai alasan-alasan seperti menghilangkan barang bukti. Tapi tidak perlu berlebihan seperti itu,” tambahnya.

Erlangga menjelaskan, kasus-kasus seperti ini memang aparat kerap dijadikan alat untuk menakut-nakuti masyarakat. Padahal belum tentu juga peristiwa yang dialami oleh Prita adalah bohong.

“Di sini masyarakat biasanya lemah, laporan-laporan masyarakat tentang (kejelekan) suatu company besar biasa tidak digubris. Jangan sampai nanti masyarakat menilai polisi memihak pada corporate besar,” tandasnya.

Jika ada perdamaian, maka pihak pihak RS yang harus berinisiatif lebih dulu untuk melakukan perdamaian. “Masyarakat kan hanya melakukan kontrol sosial,” ulangnya.

Prita ditahan karena dituduh melakukan pencemaran nama baik terhadap RS Omni Internasional lewat internet. Kasus yang menimpa Prita ini berawal dari email yang dia kirim kepada teman-temannya seputar keluhannya terhadap RS Omni. Email tersebut kemudian menyebar ke publik lewat milis-milis dan sudah dijawab oleh RS Omni melalui milis dan iklan di media.

Dalam emailnya, Prita merasa dibohongi oleh diagnosa dokter ketika dirawat di RS tersebut pada Agustus 2008. Dokter semula memvonis Prita menderita demam berdarah, namun kemudian menyatakan dia terkena virus udara. Tak hanya itu, dokter memberikan berbagai macam suntikan dengan dosis tinggi, sehingga Prita mengalami sesak nafas.

Saat hendak pindah ke RS lainnya, Prita mengajukan komplain karena kesulitan mendapatkan hasil laboratorium medis. Namun, keluhannya kepada RS Omni Internasional itu tidak pernah ditanggapi, sehingga dia mengungkapkan kronologi peristiwa yang menimpanya kepada teman-temannya melalui email dan berharap agar hanya dia saja yang mengalami hal serupa.

Saat ini Prita telah ditahan di Lapas Wanita Tangerang, Banten. Selain dijerat tentang pencemaran nama baik dalam KUHP, Prita juga dikenai Pasal 27 ayat (3) UU ITE No 11/2008.

(ape/nwk)

Menulis di Internet Dipenjara
Dewan Pers akan Kunjungi Prita di LP Tangerang
Nograhany Widhi K – detikNews

Jakarta – Dewan Pers akan mengunjungi Prita Mulyasari (32) yang dipenjara karena menulis surat keluhan atas pelayanan RS Omni International di internet. Dewan Pers akan mengklarifikasi kasus yang membuat Prita ditahan.

“Rombongan dipimpin Wakil Ketua Dewan Pers Leo Batubara ke LP Tangerang. Kami menyampaikan simpati karena Prita mendapati kesulitan karena dituntut RS Omni menggunakan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sedangkan dia hanya menyatakan pendapatnya,” ujar anggota Dewan Pers Abdullah Alamudi.

Alamudi menyampaikan hal itu pada detikcom, Selasa (2/6/2009).

Rombongan Dewan Pers akan mengunjungi Prita hari Rabu (3/6/2009) ini pukul 11.00 WIB. Selanjutnya Dewan Pers akan mencoba mencari kebenaran dari kasus Prita ini. Dewan Pers turun tangan karena Prita menyatakan pendapatnya melalui media elektronik, yang diatur dalam UU Pers.

Dijelaskannya, UU Pers pasal 1 ayat 1 mengatakan pers adalah wahana sosial yang mencakup menyampaikan berita, mencari, mengolah, mengumpulkan, menyimpan berita baik secara elektronik, cetak dan media lain yang tersedia. Media lain termasuk internet.

“Kita sudah menelepon suami Prita kemarin. Mungkin kita juga akan berencana memanggil RS Omni,” jelas dia. Selain itu Dewan Pers juga berencana bertemu Jaksa Agung dan Menkominfo. (nwk/nrl)

Menulis di Internet Dipenjara
Penahanan Prita Kesalahan Mutlak Kejaksaan dan Pembuat UU
Aprizal Rahmatullah – detikNews

Jakarta – Menggugat karena pencemaran baik sah-sah saja, tapi apakah mesti si tersangka perlu ditahan di penjara sembari menunggu diadili seperti nasib Prita Mulyasari? Di mata pengamat hukum pidana UI Rudy Satrio, penahanan itu berlebihan.

“Ini kesalahan mutlak Kejaksaan dan pembuat undang-undang,” komentar Rudy pada detikcom, Rabu (3/6/2009).

Kesalahan pembuat UU itu bisa dilihat dari KUHP dan UU ITE. Dalam aturan yang lebih khusus (UU ITE) seharusnya hukuman yang berlaku menyesuaikan UU yang lebih tinggi (KUHP).

“Lex spesialis harusnya hukumannya lebih rendah atau sejalan dengan UU di atasnya,” imbuhnya.

Prita dikenai pasal berlapis tentang pencemaran nama baik yaitu pasal 310 KUHP dengan ancaman hukuman 1,4 tahun, pasal 311 dengan ancaman 4 tahun penjara dan UU ITE pasal 27 ayat 3 dengan ancaman 6 tahun penjara. Nah inilah yang dianggap merupakan kesalahan pembuat UU, sebab seharusnya jeratan di UU ITE yang lex spesialis lebih rendah dibandingkan KUHP. Tingginya ancaman di UU ITE digunakan jaksa menahan Prita.

“Seharusnya diproses dulu baru ditahan. Kejaksaan jangan hanya mendasarkan pada yuridis formalnya saja (UU ITE). Lihat juga Prita itu perempuan dan kasusnya bagaimana,” ujar Rudy.

Selama ini alasan penyidik menahan tersangka adalah ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara, tersangka dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, tersangka akan kabur, dan tersangka dikhawatirkan mengulangi perbuatannya.
(ape/nrl)

DUKUNGAN BAGI IBU PRITA MULYASARI, PENULIS SURAT KELUHAN MELALUI INTERNET YANG DITAHAN

Bebaskan Ibu Prita Mulyasari Dari Tahanan dan Segala Tuntutan Hukum

Positions:	Cabut segala ketentuan hukum pidana tentang pencemaran nama baik karena sering disalahgunakan untuk membungkam hak kemerdekaan mengeluarkan pendapat Keluhan/curhat ibu Prita Mulyasari thd RS Omni tidak bisa dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE Keluhan/curhat Ibu Prita Mulyasari dijamin oleh UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen RS Omni hendaknya memberikan HAK JAWAB, bukan melakukan tuntutan perdata dan pidana atas keluhan/curhat yg dimuat di suara pembaca dan di milis2
Category:	Public Advocacy – Civil Rights and Liberties
Description:	In English: Positions: • Remove clauses on defamation in the criminal code as it is often misused to silence the right to speak • Prita Mulyasari’s complaint towards Omni International Hospital cannot be charged with Clause No. 27 item (3) of the Information and Electronic Transaction Law • Prita Mulyasari’s complaint is secured by Law No. 8 Year 1999 on Consumers’ Rights • Omni International Hospital should use its RIGHT TO ANSWER, and not prosecute Prita Mulyasari with criminal and civil action for complaints made in mailing lists and letters to editors. Prita Mulyasari is a 32-year old mother of two who was charged for defamation of the Omni International Hospital in Alam Sutra, Serpong, Tangerang, West Java, Indonesia. She has been in detained in the Tangerang Women’s Penitentiary since May 13, 2009, and is facing a maximum six years of jail time or Rp 1 billion (about US$100,000). She had written an email to a mailing list complaining about the service that the hospital gave while she was ill in August last year. In the email she gave a chronology of the service provided her by the hospital, and that she had sent a written complaint to the Omni Hospital Management and was received by a Customer Service Coordinator. However instead of providing Prita with a complaints receipt, the Customer Service Coordinator gave her a suggestion receipt. Her email was forwarded by friends to other mailing lists and addresses and caught the attention of the hospital. The hospital then wrote a reply and took out an ad in the local newspaper. Later, it charged Prita with defamation. Banners to support this cause for bloggers and many others are available here: http://ibuprita.suatuhari.com/

Gibraltar

Next Size:	Rally
Members Needed:	21,970 more